Suara Merdeka 31 Juli 2009
Partisipasi Pendidikan Tinggi Masih Rendah
BUMIAYU- Pemerintah menargetkan angka partisipasi pendidikan tinggi pada 2010-2014 meningkat menjadi 25 persen.
Hal itu disampaikan oleh Dirjen Dikti Depdiknas RI Dr Fasli Jalal, di acara peresmian Sekolah Tinggi Kejuruan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bumiayu, Brebes, Kamis (30/7). Menurut dia, saat ini angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia hanya 18 persen.
Angka tersebut dinilai rendah, jauh dibandingkan dengan negara tetangga. Di Malaysia misalnya angka partisipasi pendidikan mencapai 35 persen, Thailand 45 persen. Di Korea bahkan jauh lebih tinggi, mencapai 90 persen.
”Ini artinya pendidikan di Indonesia masih perlu dibuka seluas mungkin kepada masyarakat,” kata dia.
Fasli mengatakan, faktor ekonomi menjadi pembatas minimnya partisipasi pendidikan tinggi.
”Seperti kita ketahui untuk menduduki jenjang perguruan tinggi butuh biaya yang besar,” kata dia. Karena itu, lanjutnya, pemerintah perlu memikirkan terus adanya bea siswa. ”Ada sebanyak 240.000 orang yang perlu mendapatkan bea siswa dari pemerintah setiap tahunnya,” tambahnya
Bermutu
Target pencapaian 25 persen, menurutnya bukan hal mudah. Menurut dia, jika tidak hati-hati maka justru akan menjadi dilema, yakni meningkatnya angka pengangguran terdidik. ”Saat ini ada sekitar 900.000 lulusan perguruan tinggi/politeknik yang menjadi pengangguran terdidik,” kata dia.
Karenanya, untuk menghindari dampak itu, diperlukan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan yang bermutu dan benar-benar dipercaya.
Bukan sekadar melahirkan atau mencetak ijazah semata. Selain itu, pemerintah juga harus terus memikirkan beasiswa.
Lainnya adalah menjalin kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, yayasan dan perusahaan yang memiliki komitmen untuk menyediakan layanan pendidikan. (H51-47)
